KABUPATEN TANGERANG, 26 Oktober 2026 — Menjelang Kongres ke-33 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), seluruh kader perlu memaknai momentum konsolidasi nasional ini lebih dari sekadar pergantian kepemimpinan. Kongres harus menjadi ruang evaluasi menyeluruh, penegasan arah perjuangan, dan perumusan strategi organisasi dalam menjawab tantangan zaman.
HMI mengemban misi keumatan dan kebangsaan melalui tujuan organisasi, yakni terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam, serta bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridai Allah SWT.
Karena itu, setiap kongres harus mengukur pencapaian tujuan tersebut melalui kerja nyata, bukan sekadar mengulang slogan dalam forum formal organisasi.
Menjelang kongres, seluruh kader perlu menjawab pertanyaan mendasar: siapa yang akan memimpin HMI, ke mana arah perjuangan organisasi, dan perubahan konkret apa yang akan dirasakan kader, umat, serta masyarakat setelah kongres berakhir?
Muhamad Agus, demisioner Ketua Umum HMI Cabang Kabupaten Tangerang sekaligus Ketua Bidang HMI Badko Jabodetabeka-Banten, menilai kongres harus memperkuat fondasi organisasi, terutama kualitas perkaderan, kemandirian cabang, serta konsistensi HMI dalam menjalankan peran intelektual dan sosial.
Menurutnya, HMI tidak cukup menjawab tantangan masa depan dengan mengganti figur pemimpin. Organisasi juga membutuhkan pembaruan sistem kerja, peningkatan kapasitas kader, dan evaluasi terbuka terhadap persoalan internal yang menghambat perjuangan.
“Kongres HMI jangan hanya menjadi panggung kontestasi kepemimpinan. Kongres harus menjadi ruang untuk menentukan arah perjuangan, mengevaluasi persoalan organisasi, dan menyusun agenda perubahan yang dapat diukur. Siapa pun yang terpilih nantinya harus mampu memastikan bahwa HMI semakin kuat dalam perkaderan, mandiri secara organisasi, serta hadir di tengah persoalan umat dan bangsa,” tegas Muhamad Agus.
Muhamad Agus menekankan pentingnya memperkuat komisariat dan cabang sebagai basis utama pembentukan karakter, intelektualitas, dan kepemimpinan kader.
Menurutnya, HMI tidak cukup mengukur keberhasilan organisasi melalui aktivitas pengurus di tingkat pusat. Organisasi juga harus menilai kualitas perkaderan dan keberlanjutan kepengurusan di tingkat komisariat dan cabang.
Komisariat harus mengembangkan ruang pembelajaran intelektual sekaligus membentuk karakter kader. Sementara itu, cabang perlu memperkuat konsolidasi gerakan, mengembangkan gagasan, dan mengadvokasi persoalan masyarakat di wilayah masing-masing.
Kongres perlu merumuskan kebijakan yang mendistribusikan sumber daya organisasi secara proporsional, menjaga kesinambungan perkaderan, dan mendorong kader agar tidak terjebak dalam rutinitas administratif.
Selain itu, pengurus di setiap tingkatan harus menerapkan tata kelola yang transparan, membangun komunikasi yang sehat, dan menyelesaikan konflik berdasarkan konstitusi HMI.
Tanpa pembenahan di tingkat akar rumput, pergantian kepemimpinan hanya berisiko mengubah susunan pengurus tanpa menyelesaikan persoalan mendasar organisasi.
Perubahan sosial, perkembangan teknologi, ketimpangan ekonomi, persoalan lingkungan, dan tantangan demokrasi menuntut HMI memperkuat kapasitas intelektual serta keberpihakan sosialnya.
Kader HMI harus mampu menganalisis persoalan secara ilmiah, menyusun rekomendasi kebijakan, dan mengawal kepentingan publik melalui argumentasi berbasis data yang dapat dipertanggungjawabkan.
HMI juga harus menjaga tradisi intelektual di tengah dinamika politik internal. Kader perlu menempatkan perbedaan pilihan dalam kontestasi kepemimpinan sebagai bagian dari demokrasi organisasi, bukan menjadikannya alasan untuk memutus silaturahmi, melemahkan perkaderan, atau menghambat agenda bersama.
Dalam mengawasi kebijakan pemerintah, kader HMI perlu memperkuat kritik melalui data, kajian, dan advokasi yang konsisten. Dengan langkah tersebut, HMI dapat menjalankan fungsi kontrol sosial sekaligus menawarkan solusi atas persoalan masyarakat.
HMI juga perlu memperkuat kemandirian ekonomi organisasi dan meningkatkan kompetensi profesional kader.
Perubahan dunia kerja dan tantangan ekonomi generasi muda menuntut kader menguasai keterampilan, kewirausahaan, literasi digital, pengembangan profesi, serta kemampuan membangun jejaring kerja yang produktif.
Kemandirian ekonomi tidak boleh menggeser orientasi perjuangan HMI menjadi sekadar kepentingan bisnis. Sebaliknya, organisasi harus membangun kemandirian untuk menopang keberlangsungan perkaderan dan perjuangan secara bertanggung jawab, transparan, serta bebas dari ketergantungan berlebihan terhadap kepentingan pihak tertentu.
Karena itu, kongres perlu merumuskan program konkret yang mencakup peningkatan kapasitas kader, kepedulian terhadap isu lingkungan, kolaborasi profesional lintas sektor, pengembangan ekonomi organisasi sesuai konstitusi, dan penerapan tata kelola yang akuntabel.
Menjelang kongres, para kader mulai membangun dukungan dan mengembangkan dinamika pencalonan. Proses tersebut merupakan bagian dari demokrasi internal yang harus tetap mengikuti konstitusi, etika perkaderan, dan semangat persaudaraan.
HMI tidak cukup menilai kepemimpinan berdasarkan kemampuan kandidat menggalang dukungan dalam forum kongres. Kader juga perlu mempertimbangkan integritas, kapasitas intelektual, rekam jejak pengabdian, kemampuan merawat perbedaan, dan kesanggupan menerjemahkan tujuan organisasi ke dalam program kerja yang realistis.
“Jangan sampai energi kader habis untuk kontestasi, sementara agenda perkaderan dan persoalan masyarakat justru terabaikan. Kongres harus melahirkan kepemimpinan yang mampu merangkul perbedaan, memperkuat persatuan, dan memastikan organisasi bekerja berdasarkan gagasan dan program yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan kepentingan elite,” ujar Muhamad Agus.
Ia menegaskan bahwa setiap pemimpin harus mempertanggungjawabkan mandatnya kepada seluruh kader. Pada saat yang sama, seluruh kader perlu menjaga persatuan dan mencegah polarisasi berkepanjangan setelah kongres berakhir.
Muhamad Agus mendorong peserta kongres membahas lima agenda strategis untuk memperjelas arah perjuangan dan memperkuat organisasi.
1. Reformasi perkaderan
HMI harus meningkatkan kualitas instruktur, memperbarui materi perkaderan, menjaga kesinambungan pembinaan, dan mengevaluasi hasil kaderisasi secara berkala.
2. Penguatan cabang dan komisariat
Pengurus perlu memastikan cabang dan komisariat memperoleh dukungan, ruang partisipasi, serta kapasitas yang memadai untuk menjalankan kaderisasi dan gerakan sosial.
3. Modernisasi tata kelola organisasi
HMI harus membangun administrasi yang tertib dan transparan, menerapkan pengambilan keputusan yang akuntabel, serta menyelesaikan konflik berdasarkan konstitusi organisasi.
4. Kemandirian ekonomi dan profesionalitas kader
HMI perlu mengembangkan keterampilan, kewirausahaan, literasi digital, dan jejaring profesi kader tanpa meninggalkan orientasi pengabdian.
5. Penguatan peran sosial dan kebangsaan
Kader HMI harus memperkuat kajian, advokasi, dan rekomendasi kebijakan untuk menjawab persoalan pendidikan, ketenagakerjaan, kemiskinan, lingkungan, dan demokrasi.
Kelima agenda tersebut harus menghasilkan keputusan kongres yang memuat target, indikator keberhasilan, penanggung jawab, dan mekanisme evaluasi yang jelas.
Dengan langkah tersebut, pengurus dapat menjadikan hasil kongres sebagai pedoman kerja sekaligus membuka ruang bagi kader untuk mengawasi dan menagih pelaksanaannya.
Muhamad Agus menegaskan bahwa keberhasilan kongres tidak hanya bergantung pada pemilihan ketua umum. Kongres juga harus menghasilkan kesepakatan strategis yang memperbaiki organisasi dan memperjelas orientasi perjuangan HMI.
Seluruh elemen HMI perlu menggunakan forum tersebut untuk menyampaikan evaluasi, mempertajam gagasan, dan merumuskan agenda bersama. Kader harus mengelola perbedaan pandangan sebagai kekuatan intelektual serta menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan kelompok maupun individu.
“Marwah HMI tidak dibangun hanya melalui kebesaran nama dan sejarahnya. Marwah itu harus dirawat melalui kualitas kader, keteguhan prinsip, kemandirian organisasi, serta keberanian mengambil peran dalam menyelesaikan persoalan masyarakat, bukan atas dasar kepentingan elite. Kongres adalah momentum untuk membuktikan bahwa HMI masih memiliki arah perjuangan yang jelas dan komitmen untuk menjalankannya,” tutup Muhamad Agus.
Menjelang kongres, seluruh kader HMI perlu kembali menjadikan tujuan organisasi sebagai kompas perjuangan. Pergantian kepemimpinan merupakan bagian dari mekanisme organisasi, sedangkan pembaruan gagasan, penguatan perkaderan, dan pengabdian kepada umat serta bangsa menuntut komitmen berkelanjutan.
HMI harus menjadikan kongres sebagai titik awal pembenahan, bukan garis akhir perjuangan. Seluruh kader perlu menemukan TITIK TEMU untuk menyatukan gagasan, memperkuat persatuan, dan mewujudkan perubahan nyata bagi organisasi, umat, serta bangsa.
(Lif)
