LINTASSUARAINDONESIA.- Janji Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk membenahi transportasi Kepulauan Seribu agar setara dengan wilayah Jakarta lainnya tidak cukup sebatas diberi apresiasi. Masyarakat Kepulauan Seribu membutuhkan bukti nyata, bukan sekadar janji yang kembali muncul di ruang publik.
Selama bertahun-tahun, Kepulauan Seribu kerap menjadi salah satu aset pariwisata terbesar Jakarta. Potensi laut, pulau, terumbu karang, dan wisata baharinya luar biasa. Ironisnya, pemerintah belum sepenuhnya menopang potensi tersebut dengan sistem transportasi publik yang kuat, terintegrasi, dan memberikan kepastian kepada masyarakat maupun wisatawan.
Komitmen Gubernur harus diuji, jika Jakarta ingin memiliki sistem transportasi yang terintegrasi, mengapa integrasi tersebut seolah berhenti ketika sampai di garis pantai?
Masyarakat Kepulauan Seribu adalah warga Jakarta. Mereka membayar pajak, memiliki hak atas pelayanan publik, dan berhak memperoleh kualitas pelayanan yang setara dengan masyarakat Jakarta daratan.
Memang, kondisi geografis Kepulauan Seribu berbeda. Karena itu, pemerintah tidak perlu memaksakan sistem transportasi darat ke wilayah kepulauan. Pemerintah justru harus menghadirkan inovasi transportasi laut yang terintegrasi dengan sistem transportasi Jakarta.
Pemerintah dapat mengembangkan konsep “TransJakarta Laut”, yakni sistem transportasi laut yang terhubung dengan TransJakarta di daratan melalui jadwal, tiket, informasi perjalanan, tarif, dan konektivitas antarmoda.
Dengan konsep tersebut, masyarakat dan wisatawan tidak lagi merasa berpindah dari satu sistem transportasi ke sistem lainnya ketika melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Kepulauan Seribu. Pemerintah juga harus melihat pembenahan transportasi sebagai investasi pariwisata.
Selama ini, pemerintah kerap menyebut Kepulauan Seribu sebagai destinasi wisata unggulan Jakarta. Namun, promosi wisata tidak akan maksimal jika pemerintah belum menyelesaikan persoalan akses menuju destinasi tersebut.
Wisatawan membutuhkan kepastian jadwal kapal, tarif, informasi perjalanan, dan konektivitas antarpulau. Yang tidak kalah penting, wisatawan membutuhkan kepastian pelayanan ketika cuaca mengganggu perjalanan.
Karena itu, Pemprov DKI tidak boleh lagi melihat transportasi laut sekadar sebagai urusan mobilitas warga. Pemerintah harus menempatkan transportasi laut sebagai fondasi pengembangan ekonomi dan pariwisata Kepulauan Seribu.
Peningkatan pariwisata juga harus memberikan dampak langsung kepada masyarakat lokal. Pemerintah perlu memperkuat ekonomi masyarakat melalui pelatihan dan akses usaha bagi pengelola homestay, pemandu wisata, UMKM kuliner, operator wisata bahari, penyedia jasa transportasi lokal, hingga pelaku ekonomi kreatif.
Jangan sampai jumlah wisatawan terus meningkat, sementara masyarakat Kepulauan Seribu hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri. Pariwisata yang baik bukan hanya meningkatkan jumlah wisatawan, tetapi juga meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat lokal.
Komitmen Gubernur harus diterjemahkan menjadi target yang jelas dan terukur.
Pertama, pemerintah harus membangun integrasi transportasi darat dan laut dari Jakarta menuju Kepulauan Seribu.
Kedua, pemerintah harus memastikan masyarakat dapat mengakses informasi jadwal dan tarif transportasi laut secara transparan dan mudah.
Ketiga, pemerintah harus memperkuat konektivitas antarpulau agar wisatawan tidak hanya mengunjungi satu pulau, tetapi juga dapat melakukan island hopping dengan mudah.
Keempat, pemerintah harus membangun platform digital yang menyediakan informasi kapal, tiket, cuaca, destinasi, akomodasi, hingga aktivitas wisata.
Kelima, pemerintah harus memastikan pertumbuhan pariwisata memberikan manfaat ekonomi sebesar-besarnya kepada masyarakat lokal.
Lima agenda tersebut bukan sesuatu yang mustahil. Pemerintah hanya membutuhkan kemauan politik, perencanaan serius, dan keberanian untuk menjadikan Kepulauan Seribu sebagai salah satu prioritas pembangunan Jakarta.
Sudah waktunya pemerintah berhenti memandang Kepulauan Seribu hanya sebagai wilayah administratif di utara Jakarta.
Kepulauan Seribu adalah bagian dari Jakarta. Karena itu, pembangunan Jakarta tidak boleh berhenti di Sudirman, Thamrin, atau pusat pemerintahan.
Jika Gubernur benar-benar ingin mewujudkan transportasi yang setara, masyarakat Kepulauan Seribu harus menjadi salah satu penerima manfaat utama dari kebijakan tersebut.
Saya mengapresiasi keberanian Gubernur Pramono Anung menyampaikan komitmen untuk membenahi transportasi Kepulauan Seribu.
Masyarakat tidak membutuhkan janji indah di media. Mereka membutuhkan kapal yang tersedia, jadwal yang pasti, tarif yang terjangkau, konektivitas yang baik, pariwisata yang berkembang, dan ekonomi masyarakat yang benar-benar meningkat.
Pada akhirnya, masyarakat tidak mengukur keberhasilan sebuah kebijakan dari seberapa bagus pemerintah menyampaikan janji. Masyarakat mengukurnya dari seberapa nyata perubahan yang mereka rasakan.
Penulis : Ilham Dimas Sese (Founder GenMuli Pantai Pramuka)
