LINTASSUARAINDONESIA.COM — Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertindak tegas terhadap ketidakhadiran Wakil Bupati Bogor dalam pemanggilan terkait perkara yang sedang ditangani lembaga antirasuah tersebut. Mereka meminta KPK memastikan kepatuhan terhadap proses hukum, membuka informasi yang dapat disampaikan kepada publik, serta menegakkan hukum tanpa membedakan jabatan dan kekuasaan.
Manarul Hidayat, Pengurus HMI JABODETABEKA-BANTEN, menilai ketidakhadiran pejabat publik dalam pemanggilan aparat penegak hukum perlu mendapat perhatian serius. Menurutnya, pejabat yang menerima amanah rakyat harus menunjukkan sikap kooperatif dan menghormati proses hukum.
“Jabatan publik bukan alasan untuk mengabaikan proses hukum. Setiap pejabat harus menunjukkan kepatuhan terhadap hukum dan memberikan contoh yang baik kepada masyarakat,” demikian sikap yang disampaikan Manarul.
Ia menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pemanggilan semata. KPK harus menjelaskan perkembangan penanganan perkara sesuai ketentuan hukum dan memastikan setiap pihak memenuhi kewajiban hukumnya.
Menyikapi persoalan tersebut, Manarul menyampaikan empat tuntutan kepada KPK dan Wakil Bupati Bogor.
Pertama, mendesak KPK bertindak tegas sesuai kewenangan hukum. KPK harus mengevaluasi ketidakhadiran Wakil Bupati Bogor dan menindaklanjutinya sesuai prosedur yang berlaku. Jika penyidik telah memenuhi persyaratan hukum untuk melakukan pemanggilan paksa, KPK harus mengambil langkah tersebut secara proporsional.
Kedua, menuntut transparansi penanganan perkara. KPK perlu menjelaskan status pemanggilan, perkembangan penanganan perkara, serta informasi mengenai ketidakhadiran yang dapat dibuka kepada publik. Transparansi penting untuk mencegah spekulasi dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.
Ketiga, menegakkan prinsip persamaan di hadapan hukum. Manarul mengingatkan KPK agar menjalankan kewenangannya tanpa terpengaruh jabatan, kekuasaan, maupun afiliasi politik pihak yang berperkara. Prinsip equality before the law harus menjadi landasan penegakan hukum agar masyarakat tidak meragukan independensi lembaga antirasuah.
Keempat, mendesak Wakil Bupati Bogor bersikap kooperatif. Manarul meminta yang bersangkutan memenuhi panggilan KPK berikutnya, memberikan keterangan sesuai kebutuhan penyidik, serta menghormati seluruh tahapan proses hukum yang berlaku.
Manarul menilai konsistensi penegakan hukum menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap agenda pemberantasan korupsi. Karena itu, KPK perlu menunjukkan bahwa setiap perkara ditangani berdasarkan bukti, prosedur, dan ketentuan hukum yang berlaku.
“Penegakan hukum harus berjalan secara adil, transparan, dan tanpa diskriminasi. KPK harus memastikan setiap pihak memenuhi kewajiban hukumnya, sementara pejabat publik wajib menunjukkan keteladanan dengan menghormati proses hukum,” tegasnya.
Ia berharap KPK menindaklanjuti persoalan tersebut secara profesional dan akuntabel. Di sisi lain, masyarakat perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai perkembangan perkara tanpa mengabaikan asas praduga tak bersalah.
(Lif)
