Lintassuaraindonesia.com – Presiden Prabowo Subianto kembali merombak kabinet untuk ketujuh kalinya dalam dua tahun pemerintahan. Di tengah berbagai persoalan yang menuntut penyelesaian segera, langkah tersebut memunculkan pertanyaan publik: apakah Prabowo sedang membenahi kinerja pemerintahan atau memperkuat konsolidasi politik menuju Pemilu 2029?
Reshuffle merupakan kewenangan konstitusional presiden untuk memperkuat efektivitas pemerintahan dan mewujudkan tata kelola yang bersih (clean government). Namun, perombakan kabinet yang berulang juga memunculkan spekulasi mengenai kepentingan politik di balik pergantian jabatan, terutama ketika perubahan posisi elite lebih menonjol daripada evaluasi kinerja dan penyelesaian persoalan rakyat.
Founder Aliansi Pemuda Berdampak (APB), Gilang Purnama, menilai konsolidasi politik sebagai bagian yang wajar dalam demokrasi. Namun, ia mengingatkan bahwa kepentingan elite tidak boleh mendominasi agenda pemerintahan hingga mengesampingkan kebutuhan masyarakat.
“Persoalannya bukan sekadar pergantian pejabat, melainkan apakah reshuffle benar-benar menjawab persoalan kinerja pemerintahan atau justru memperkuat konfigurasi kekuasaan menjelang 2029. Publik berhak mengetahui ukuran keberhasilan perombakan kabinet dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat,” ujar Gilang.
Menurut Gilang, pergeseran sejumlah figur yang selama ini diasosiasikan dengan lingkaran politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo turut memantik perdebatan mengenai distribusi pengaruh di lingkaran kekuasaan. Perubahan posisi pejabat strategis perlu dibaca melalui arah kebijakan, pembagian kewenangan, dan pola pengambilan keputusan pemerintahan.
Ia menilai dinamika tersebut membuka ruang spekulasi mengenai upaya Presiden Prabowo memperkuat kendali politiknya sekaligus mengubah konfigurasi kekuasaan yang terbentuk pada era pemerintahan sebelumnya.
“Pertanyaan politiknya bukan sekadar siapa yang masuk dan siapa yang keluar. Publik perlu melihat siapa yang mengendalikan posisi strategis, siapa yang kehilangan ruang pengaruh, serta bagaimana perubahan itu membentuk arah kekuasaan menjelang 2029. Pergantian jabatan tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga berpotensi mengubah keseimbangan politik,” tegasnya.
Gilang juga menggunakan istilah “penutupan gerbong Jokowi” untuk menggambarkan kemungkinan menyempitnya ruang pengaruh politik kelompok yang selama ini dekat dengan mantan presiden tersebut. Dalam pandangannya, perubahan komposisi pejabat strategis dapat memengaruhi peluang kelompok politik tertentu dalam mempertahankan atau memperluas pengaruhnya menjelang kontestasi nasional 2029.
Namun, ia menegaskan bahwa dugaan mengenai arah konsolidasi tersebut perlu diuji melalui fakta, keputusan resmi, dan perkembangan kebijakan pemerintah, bukan sekadar membaca pergantian nama atau posisi pejabat.
Lebih jauh, Gilang mengingatkan Presiden Prabowo agar tidak menjadikan konsolidasi elite sebagai prioritas yang mengalahkan agenda kesejahteraan rakyat. Menurutnya, pemerintah harus menunjukkan hasil nyata melalui kebijakan yang menjawab persoalan ekonomi, lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar masyarakat.
“Gerbong politik boleh berubah, sekutu boleh bergeser, dan konfigurasi kekuasaan boleh dibangun ulang. Namun, mandat rakyat tidak boleh ikut bergeser. Jangan sampai kepentingan menuju 2029 mendominasi pikiran elite, sementara persoalan masyarakat hari ini terus menunggu penyelesaian,” katanya.
Gilang menegaskan bahwa keberhasilan presiden tidak cukup diukur dari kemampuannya mengendalikan koalisi atau menata ulang lingkaran kekuasaan. Pemerintah harus membuktikan keberhasilan melalui kebijakan yang terukur, pelayanan publik yang berkualitas, dan perbaikan kesejahteraan masyarakat.
“Ukuran keberhasilan seorang presiden bukan seberapa kuat ia mengendalikan gerbong politiknya, melainkan seberapa nyata kekuasaannya memperbaiki kehidupan rakyat. Jika reshuffle hanya mengubah peta pengaruh elite tanpa menghadirkan perubahan berarti bagi masyarakat, publik berhak mempertanyakan siapa yang sebenarnya diuntungkan dari perombakan tersebut,” tutup Gilang Purnama.
(Lif)
