Lintassuaraindonesia.com – Ketua Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Tangerang, Yunihar Arsyad, mendesak Pemerintah Kabupaten Tangerang agar tidak menjadikan modernisasi sebagai dalih untuk mengabaikan keberlangsungan pasar tradisional. Menurutnya, pemerintah justru harus memperkuat daya saing pasar rakyat di tengah ekspansi ritel modern yang semakin masif.
Pernyataan tersebut disampaikan Yunihar dalam diskusi publik bertajuk “Memperkuat Pasar Tradisional di Tengah Gempuran Ritel Modern” pada Selasa, 14 Juli 2026. Ia menegaskan bahwa modernisasi merupakan sebuah keniscayaan, namun harus berpihak pada ekonomi kerakyatan, bukan mengorbankan pedagang kecil.
“Pasar rakyat harus berbenah agar mampu bersaing. Modernisasi bukan berarti menghilangkan pasar tradisional, tetapi meningkatkan kualitasnya sehingga tetap menjadi pilihan masyarakat,” ucap Yunihar.
Ia menilai pemerintah bersama pengelola pasar harus melakukan pembenahan secara menyeluruh. Langkah tersebut mencakup peningkatan kualitas pelayanan, perbaikan kebersihan lingkungan pasar, penguatan tata kelola, hingga pemanfaatan teknologi untuk mendukung aktivitas perdagangan.
Di sisi lain, Yunihar mengingatkan bahwa pertumbuhan gerai ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart berlangsung sangat cepat. Tanpa regulasi yang berpihak kepada pedagang kecil, kondisi tersebut berpotensi menciptakan persaingan usaha yang timpang dan mengancam keberlangsungan pasar rakyat.
“Negara harus hadir memberikan keberpihakan kepada pedagang kecil. Jangan sampai pertumbuhan ritel modern justru menggerus keberlangsungan pasar rakyat yang menjadi sumber penghidupan masyarakat,” ujarnya.
Sebagai contoh adaptasi pelaku usaha kecil, Yunihar menyoroti keberhasilan Warung Madura yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat melalui jam operasional yang fleksibel tanpa meninggalkan karakter ekonomi kerakyatan.
“Warung Madura menunjukkan bahwa usaha kecil juga bisa berinovasi dan bertahan di tengah persaingan. Semangat seperti inilah yang perlu diperkuat dalam pengembangan pasar rakyat,” katanya.
Tak hanya itu, Yunihar juga melontarkan kritik terhadap kinerja Perumda Pasar Niaga Kerta Raharja (NKR). Ia mempertanyakan profesionalisme perusahaan daerah tersebut dalam mengelola pasar rakyat di Kabupaten Tangerang.
Menurutnya, Perumda Pasar NKR tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan perusahaan, tetapi harus menempatkan pelayanan kepada pedagang dan masyarakat sebagai prioritas utama.
“Perumda Pasar NKR harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan profesional. Keberpihakan kepada pedagang kecil harus menjadi prioritas, bukan sekadar mengejar target pendapatan,” tegasnya.
Yunihar menegaskan bahwa masa depan pasar rakyat bergantung pada keberanian pemerintah daerah dan Perumda Pasar NKR dalam melakukan reformasi tata kelola.
(lif)
