LINTASSUARAINDONESIA.COM – Aliansi Pemuda Berdampak (APB) menyoroti keras kontras aktivitas organisasi perempuan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang. PKK yang diketuai istri Bupati turun membina wilayah dan menyapa masyarakat, Dharma Wanita Persatuan (DWP) yang dipimpin istri Sekretaris Daerah (Sekda) menggelar agenda liburan.
APB menilai kontras tersebut bukan sekadar perbedaan agenda organisasi, tetapi menyangkut kepekaan sosial dan etika publik di tengah kondisi masyarakat yang masih membutuhkan kehadiran pemerintah.
Ketua Bidang Kajian APB, Raihan Dani, mempertanyakan sikap DWP yang memilih rekreasi ketika organisasi lain di lingkungan pemerintahan justru aktif turun menemui masyarakat.
“Ini anomali yang sulit diabaikan. Ketika PKK turun membina wilayah dan menyapa warga, DWP yang diketuai istri Sekda justru memilih jalan-jalan. Di mana sense of crisis dan kepekaan sosialnya? Apakah tidak ada agenda sosial yang lebih mendesak untuk dilakukan?” tegas Raihan.
Menurut Raihan, posisi DWP di lingkungan pemerintahan membuat setiap aktivitasnya tidak bisa dilepaskan dari sorotan publik. Terlebih, organisasi tersebut dipimpin oleh istri Sekda yang memegang posisi strategis sebagai pimpinan tertinggi aparatur sipil negara di tingkat daerah.
“Kalau masyarakat melihat Bupati, Wakil Bupati, dan PKK turun ke lapangan, sementara DWP justru memilih plesiran, publik tentu akan bertanya. Apakah organisasi pendamping pejabat hanya hadir ketika ada kegiatan seremonial, tetapi absen ketika masyarakat membutuhkan kepedulian?” ujarnya.
APB juga mendesak DWP Kabupaten Tangerang membuka secara terang sumber pembiayaan kegiatan rekreasi tersebut.
Menurut Raihan, persoalan utamanya bukan larangan bagi seseorang untuk berlibur. Persoalannya adalah transparansi ketika kegiatan melibatkan pengurus organisasi yang berada di lingkungan pemerintahan.
“Ini bukan soal iri atau melarang orang berlibur. Kami mempertanyakan aspek transparansi dan kepatutan. Kalau semua biaya berasal dari uang pribadi, silakan dijelaskan. Tetapi kalau ada uang negara, fasilitas kedinasan, atau sumber anggaran yang berkaitan dengan pemerintah, itu harus dibuka kepada publik,” tegasnya.
Raihan menilai keterbukaan tersebut penting untuk menghindari dugaan penyalahgunaan fasilitas maupun anggaran publik.
“Jangan sampai publik harus menebak-nebak siapa yang membiayai kegiatan tersebut, dari mana sumber dananya, dan apakah ada fasilitas pemerintah yang digunakan. Kalau memang bersih dan menggunakan uang pribadi, buka saja secara terang. Selesai.”
APB meminta Pemkab Tangerang tidak membiarkan organisasi yang berada di lingkungannya berjalan tanpa memperhatikan prinsip kepatutan dan sensitivitas terhadap kondisi masyarakat.
Menurut Raihan, pemerintah harus memastikan seluruh organisasi yang memiliki keterkaitan dengan lingkungan pemerintahan menjaga batas yang jelas antara kegiatan pribadi, kegiatan organisasi, dan fasilitas negara.
“Jangan sampai pemerintah punya dua wajah. Di satu sisi bicara pelayanan masyarakat dan kepedulian sosial, tetapi di sisi lain ada organisasi yang justru mempertontonkan gaya hidup yang tidak sensitif terhadap kondisi warga,” katanya.
APB mendesak Pemkab Tangerang mengevaluasi kegiatan tersebut dan meminta DWP memberikan penjelasan terbuka mengenai tujuan kegiatan, peserta, sumber pembiayaan, serta penggunaan fasilitas apabila memang melibatkan fasilitas kedinasan.
“Publik berhak mendapatkan penjelasan. Jangan berlindung di balik nama organisasi. Ketika sebuah organisasi berada di lingkungan pemerintahan, transparansi dan kepatutan harus menjadi standar. Jangan sampai masyarakat diminta percaya, tetapi pemerintah sendiri enggan membuka informasi,” pungkas Raihan.
(Lif)
